Daftar Isi: PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM KEGIATAN PENGADAAN TANAH (Studi Perkara No. 27/Pid.Sus/TPK/2016./PN Pdg)”

Main Authors:	Nila, Fauziah, Yetisma, Saini, Yansalzisatry, Yansalzisatry
Format:	Thesis NonPeerReviewed Book
Bahasa:	eng
Terbitan:	, 2020
Subjects:	K Law (General)
Online Access:	http://repo.bunghatta.ac.id/290/1/46%20NILA%20FAUZIAH%20%281610012111062%29%20COVER.pdf http://repo.bunghatta.ac.id/290/2/46%20NILA%20FAUZIAH%20%281610012111062%29%20ABSTRAK.pdf http://repo.bunghatta.ac.id/290/3/46%20NILA%20FAUZIAH%20%281610012111062%29%20BAB%20I.pdf http://repo.bunghatta.ac.id/290/4/46%20NILA%20FAUZIAH%20%281610012111062%29%20BAB%20II.pdf http://repo.bunghatta.ac.id/290/5/46%20NILA%20FAUZIAH%20%281610012111062%29%20BAB%20III.pdf http://repo.bunghatta.ac.id/290/6/46%20NILA%20FAUZIAH%20%281610012111062%29%20BAB%20IV.pdf http://repo.bunghatta.ac.id/290/7/46%20NILA%20FAUZIAH%20%281610012111062%29%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf http://repo.bunghatta.ac.id/290/

Daftar Isi:

TindakpidanakorupsidiaturdalamPasal 2 Undang-UndangNomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi. Padaperkara No. 27/Pid.Sus/TPK/2016./PN.PdgterdakwaESP sebagai PPAT yang telahditunjukmembuataktepelepasanhakdalamkegiatanpengadaantanahuntukpembang unanKampus III IAIN Imam Bonjoltelahmelakukantindakpidanakorupsi, hakim menjatuhkanpidanapenjaraselama 4 tahundandendasebesarRp. 200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) denganketentuanapabiladendatersebuttidakdibayarakandigantidenganpidanakurungan selama 2 (dua) bulan. Rumusanmasalah1. BagaimanakahpenerapanpidanapadaperkaraNo. 27/Pid.Sus/TPK/2016./PN.Pdg? 2. Bagaimanakahpertimbangan hakim padaperkaraNo. 27/Pid.Sus/TPK/2016./PN.Pdg?. Penelitianinimenggunakanpendekatanyuridisnormatif. Sumber data berupa data sekunder yangterdiri dari bahanhukumprimer, sekunder, dan tersier,teknikpengumpulan data melaluistudidokumendandata dianalisissecarakualitatif. Simpulanhasilpenelitian: 1. Perbuatanterdakwatelahmemenuhiunsur-unsur yang terdapatdalamPasal2 ayat (1) tersebut. 2. Pertimbangan hakim dalamperkarainiterdiridaripertimbanganyuridisdiantaranyadakwaanjaksapenuntutumu m, tuntutanjaksa, alatbukti, danbarangbuktisertapertimbangan non yuridisdiantaranyahal yang memberatkandanmeringankanterdakwa. KataKunci: PenerapanPidana, Korupsi, PPAT, Pengadaan Tanah.