Lihat Juga

• PERANAN BUPATI KERINCI PADA PELAKSANAAN PEMEKARAN WILAYAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP DAERAH PINGGIRAN SUNGAI PENUH MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
  oleh: Yudi, Aldino, et al.
  Terbitan: (2020)
• PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PEKERJA SETELAH PT. ASKES MENJADI BPJS KESEHATAN MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 DI KOTA PADANG
  oleh: MHD, Khilwan, et al.
  Terbitan: (2020)
• PROSEDUR PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB DAN PRAKTEKNYA DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
  oleh: Adani, Wahyuni Siregar, et al.
  Terbitan: (2020)
• TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM PUTUSAN NOMOR 370/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SELATAN TERHADAP HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA INTERNET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
  oleh: Nurul, Fauziah, et al.
  Terbitan: (2020)
• DAMPAK PENERAPAN KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KOTA SOLOK
  oleh: Zikra, Fauzul Amwar, et al.
  Terbitan: (2020)