PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG
| Main Author: | Eka Deviani, Astri Linda Wou Mulei Fx. Sumarja |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA
, 2018
|
| Online Access: |
http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/han/article/view/1651 http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/han/article/view/1651/1419 |
Daftar Isi:
- Pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas hak milik atas tanah dan untuk menciptakan tertib administrasi pertanahan. Salah satu program Pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut adalah melaksanakan Pendaftaran Tanah secara Sporadik berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Pelayanan Penerbitan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung? (2) Apakah hambatan yang dihadapi Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dalam memberikan layanan penerbitan sertifikat tanah? Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dan empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pelayanan Penerbitan Sertifikat Tanah dalam kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadik di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung perlu meningkatkan mutu pelayanan agar memenuhi Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan meskipun sudah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku meliputi: Tahap pengajuan permohonan oleh pemohon, Tahap proses layanan berupa pengukuran dan pemetaan bidang tanah, pengumuman data fisik dan data yuridis bidang tanah , pembuktian dan pembukuan hak, penerbitan sertifikat, pengarsipan daftar umum dan dokumen , serta penyerahan sertifikat hak atas tanah kepada pemohon (2) Hambatan- hambatan Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dalam pelayanan penerbitan sertifikat tanah adalah kurangnya sumber daya manusia, kurangnya komunikasi antara pemohon dengan petugas dari Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan pengukuran dan penetapan batas-batas bidang tanah, serta pemohon sulit dalam melengkapi persyaratan sehingga memperlambat dalam proses penerbitan sertifikat tanah. Kata Kunci: Pelayanan Penerbitan Sertifikat Tanah, Kota Bandar LampungDAFTAR PUSTAKA Harsono, Budi. 2002. Hukum Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah). Cetakan Kelimabelas. Edisi Revisi. Jakarta: Djambatan. Hermit, Herman. 2004. Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik. Tanah Negara. dan Tanah Pemda. Cetakan I. Bandung: Mandar Maju. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.Sekarang diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Murod, Rusmadi. 1991. Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah. Cetakan I. Bandung: Alumni. Sembiring. Jimmy Joses. 2010 Panduan Mengurus Sertifikat Tanah. Jakarta: Visimedia. Sinambela, Lijan Poltak. 2006. Reformasi Pelayanan Publik:Teori. Kebijakan. dan Implementasi. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Sumarja, FX. 2012. Problematika Kepemilikan Tanah Bagi Orang Asing. Bandar Lampung: Indepth Publising. Sumarja, FX. 2015. Hukum Pendaftaran Tanah. Edisi Revisi. Bandar Lampung: Universitas Lampung.