Rekonstruksi Nilai-Nilai Pancasila dalam Undang-Undang

Main Authors: Dahoklory, Madaskolay Viktoris, Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya
Format: Article info application/pdf Journal
Bahasa: eng
Terbitan: Faculty of Law Pattimura University , 2020
Subjects:
Law
Online Access: https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/271
https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/271/pdf
Daftar Isi:
  • Pancasila is the source of all sources of State law, by placing Pancasila as a source of state law, Pancasila has a function as a guiding star in the formation of national legal products. The purpose of the Writing is to analyze and understand the transformation of the values of Pancasila in the context of the renewal of national legal products and the mechanism of testing and harmonization of laws with the values of Pancasila. The research method used is juridical-normative and qualitative analysis. The results of the study show that several national legal products do not reflect Pancasila values, such as the water resources law, this was proven when the Constitutional Court issued its decision, which in essence the Constitutional Court stated that the law contrary to the values of Pancasila as implemented in the constitution. Therefore, the Government needs to increase its role in managing and harmonizing regulations as an effort to renew national legal products that are responsive in character.
  • Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara, dengan di tempatkannya pancasila sebagai sumber hukum negara maka pancasila memiliki fungsi sebagai bintang pemandu dalam pembentukan produk hukum nasional. Tujuan Penulisan untuk menganalisis dan memahami transformasi nilai-nilai pancasila dalam rangka pembaharuan produk hukum nasional serta mekanisme pengujian dan harmonisasi undang-undang dengan nilai-nilai pancasila. Metode penulisan yang digunakan yaitu yuridis-normatif dan menganalisis secara kuailatif. Hasil dan Pembahasan menyimpulkan bahwa beberapa produk hukum nasional belum mencerminkan nilai-nilai pancasila, seperti undang-undang sumber daya air hal ini terbukti ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusannya nomor 85/PUU-XI/2013 yang pokoknya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan nilai pancasila sebagaimana telah terimplementasi dalam konstitusi oleh karena itu Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam menata dan mengharmonisasi regulasi sebagai upaya memperbaharui produk hukum nasional yang berkarakter responsif.