KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MINAHASA TENGGARA DALAM MENINGKATKAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
| Main Authors: | Watak, Fernando Cristofel, Pangemanan, Sofia, Undap, Gustaf |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf eJournal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Sam Ratulangi University
, 2019
|
| Online Access: |
http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/24403 http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/24403/24119 |
Daftar Isi:
- Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Pemerintah Daerah diberi kebebasan untuk mengurus dan bertanggungjawab atas rumah tangganya sendiri. Kebijakan tersebut diatur dalam Undang-undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan adanya otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah adalah bahwa daerah diharapkan lebih mandiri dalam menggali dan mengelola sumber-sumber penerimaannya. Dilihat pada saat ini masih kurang proaktif dalam pelaksanaan kinerja untuk menggali potensi pendapatan di bidang retribusi izin mendirikan bangunan, hal ini terkait dengan masih banyaknya bangunan di Kabupaten Minahasa Tenggara yang dalam proses pembangunan maupun renovasi masih belum mengantongi izin mendirikan bangunan, contohnya bangunan–bangunan yang sementara tahap pembangunan belum menyertakan papan izin mendirikan bangunan di depan bangunannya. Sehingga kinerja dinas pananaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu masih di pertanyakan dalam mengelola potensi izin mendirikan bangunan disamping itu izin mendirikan bangunan juga mempunyai banyak kegunaan, selain menjadi bukti kepemilikan bangunan, mempunyai izin mendirikan bangunan bisa digunakan menjadi jaminan dalam proses pengurusan usaha dengan bank. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles & Huberman (Sugiyono, 2013:246-252) yaitu data reduction, data display dan conclusion drawing/verification. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa ketepatan waktu tidak cukup dalam mengerjakan pekerjaan mereka dan berusaha untuk menyelesaikannya tepat pada waktunya karena setiap pegawai/individu sudah memiliki job description atau tupoksi yang didalamnya berisi mengenai kewajiban dan pertanggung jawaban para pegawai terhadap tugas dan fungsi yang harus mereka kerjakan. Efektifitas organisasi dapat terwujud jika tanggung jawab dan wewenang berjalan dengan baik, walaupun masih ada sebagian kecil pegawai yang kurang menguasai fasilitas kantor tersebut. Kemandirian seorang pegawai dapat dilihat dari sasaran kerja yang di kerjakan dapat terealisasikan dengan baik.Kata kunci : Kinerja, Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi