Kajian Implementasi Permendes Nomor 19 Tahun 2017 Dalam Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Barito Kuala

Main Authors: Qubayla, Farah, Jamaluddin, Jamaluddin
Format: Article info application/pdf Journal
Bahasa: eng
Terbitan: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) Candradimuka Palembang , 2021
Online Access: http://ejurnal.stisipolcandradimuka.ac.id/index.php/JurnalPublisitas/article/view/48
http://ejurnal.stisipolcandradimuka.ac.id/index.php/JurnalPublisitas/article/view/48/27
Daftar Isi:
  •  Permendes (Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Areas, and Transmigration) Number 19 of 2017 regulates priorities for the use of village funds in 2018.The determination of priority for the use of village funds aims to serve as a guideline and reference for the implementation of authority, a reference for Regency / City Government in preparing technical guidelines for the use of village funds and a reference for the Central Government in monitoring. and evaluation of the implementation of the use of village funds. This study used qualitative methods and was conducted to study the implementation problems of Permendes No. 19 of 2017 and recommendations in the form of concrete steps that need to be taken by the government in Barito Kuala Regency. The findings and recommendations in this study resulted from a normative review of policies related to the Permendes No. 19 of 2017 as well as empirical studies on the use of village funds in eight selected villages in various sub-districts in Barito Kuala Regency. Through this research it is known that communication, resources, disposition and bureaucratic structure greatly determine how the implementation of the Permendes in determining village fund priorities. Village funds received in all villages in Barito Kuala Regency are generally prioritized for infrastructure development, which absorbs about 70% of the total funds. Through this research, it is hoped that there will be a design model for determining the priority of the use of village funds which is possible to reduce the rural poverty rate in Barito Kuala Regency. 
  • Permendes (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) Nomor 19 Tahun 2017 mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2018. Penetapan prioritas penggunaan dana desa ini bertujuan sebagai pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan, acuan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan dana desa dan acuan bagi Pemerintah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dana desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dilakukan untuk mengkaji permasalahan implementasi Permendes No. 19 Tahun 2017 dan rekomendasi berupa langkah konkrit yang perlu dilakukan pemerintah di Kabupaten Barito Kuala. Temuan dan rekomendasi dalam penelitian ini dihasilkan dari kajian normatif kebijakan terkait dengan Permendes No. 19 Tahun 2017 maupun kajian empiris pada penggunaan dana desa di delapan desa terpilih di berbagai kecamatan di Kabupaten Barito Kuala. Melalui penelitian ini diketahui bahwa komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sangat menentukan bagaimana implentasi Permendes dalam penetapan prioritas dana desa. Dana desa yang diterima di seluruh desa yang ada Kabupaten Barito Kuala pada umumnya diprioritaskan untuk pembangunan infrastrukstur yang menyerap sekitar 70% dari keseluruhan dana. Melalui penelitian ini harapannya akan tersedia sebuah rancangan model penetapan prioritas penggunaan dana desa yang dimungkinkan dapat  menurunkan angka kemiskinan pedesaan di Kabupaten Barito Kuala.