Pelaksanaan Program KINERJA Dalam Hubungan Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dengan United States Agency For International Development Tentang Perbaikan Iklim Usaha Melalui Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Main Author: | Adji, Aditya Fajrul Ahmad; Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang |
---|---|
Format: | application/pdf eJournal |
Bahasa: | ind |
Terbitan: |
Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya
, 2015
|
Online Access: |
http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/1062 |
Daftar Isi:
- Abstract:Implementation Program of KINERJA In Cooperation Relations Between Government of East Java Province with the United States Agency for International Development About Business Climate Improvement Through Licensing One Stop Services (Study on Investment and Licensing Office Probolingg). Provinsi Jawa Timur mention a few priorities and direction of development policy whose aim is to improve the business climate/investment by the empowerment of cooperatives, micro, small and medium enterprises. In order to improve the business climate, East Java Provincial Government to build a relations of cooperation with international institutions United States Agency for International Development (USAID) with the involvement local government of Probolinggo. In this cooperation relations, USAID created a program, called program "KINERJA". Kabupaten Probolinggo has a licensing service providers with the OSS system named Office of Investment and Licensing (KPMP). There were some achievements of the program should be improved the side of implementation licensing services for the create of improving the business climate through One Stop Services (OSS) in the KINERJA program, among others on the Standard Operational Procedure (SOP) and the handling of complaints licensing , Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), the implementation of a series of socialization licensing services through the local media.In this study can be concluded that the implementation of the Program KINERJA in KPMP Probolinggo work as expected. which is evident by the applicant community's response has been a lot of sense changes in, among others, has no clear procedure of licensing services, the estimated completion time of licensing, and the transparency of costs. Keywords:Local Government, Cooperation Relations, One Stop Services, Business Climate Abstrak: Pelaksanaan Program KINERJA Dalam Hubungan Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dengan United States Agency For International Development Tentang Perbaikan Iklim Usaha Melalui Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Studi pada Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Probolinggo).Provinsi Jawa Timur menyebutkan beberapa prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan yang memiliki tujuan untuk memperbaiki iklim usaha dengan cara pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah. Dalam rangka meningkatkan iklim usaha, Pemerintah Provinsi Jawa timur menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga internasional United States Agency for International Development(USAID) dengan melibatkan pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo. Dalam hubungan kerjasama yang terjalin ini, USAID membentuk sebuah program, bernama program “KINERJA”. Kabupaten Probolinggo memiliki penyelenggara pelayanan perijinan dengan sistem PTSP bernama Kantor Penanaman Modal dan Perijinan (KPMP) Kabupaten Probolinggo. Ada beberapa program yang telah dicapai pada sisi pelaksanaan pelayanan perijinan demi terciptanya perbaikan iklim usaha melalui Program KINERJA. Hal tersebut tidak terlepas oleh peran Bupati Probolinggo yang menginisiasi pembuatan regulasi baru, antara lain tentang Standard Operational Procedure (SOP) dan penanganan pengaduan perizinan, pelimpahan wewenang perijinan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), terlaksananya serangkaian sosialisasi pelayanan perijinan melalui media lokal. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program KINERJA pada KPMP Kabupaten Probolinggo berjalan sesuai yang diharapkan hal tersebut terbukti dengan respon masyarakat pemohon ijin telah banyak merasakan perubahan antara lain, sudah ada kejelasan prosedur pelayanan perijinan, estimasi waktu penyelesaian perijinan, dan transparasi biaya. Kata kunci:Pemerintah Daerah, Kerjasama, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Iklim Usaha