| Summary: |
Tulisan ini, mengkaji akuntabilitas pemerintahan lokal dalam ruang otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dengan fokus pada prosedur proses dan produk akuntabilitas. Untuk mamahami bagaimana implementasi akuntabilitas dicermati bagaimana hubungan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD; antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat, dan antara DPRD dengan Masyarakat. Temuan penelitian ini adalah sebuah rekonstruksi model implementasi akuntabilitas yang saya sebut: MODEL AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN LOKAL ATAU "LOCAL GOVERNANCE ACCOUNTABILITY MODEL", yaitu model akuntabilitas yang menekankan pada mekanisme kemitraan, koordinasi sosial, dan dialog. Diharapkan dengan pemahaman baru, pengertian, mekanisme, dan alat ukur akuntabilitas dalam perspektif lokal ini, dapat mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dalam ruang otonomi daerah. Dengan pemahaman baru akuntabilitas ini, bukan saja akan merubah hubungan penmerintah daerah dan masyarakat, tapi dari temuan penelitian ini dimungkinankan untuk merumuskan Model Pemerintahan Daerah yang ideal yang dapat menjadi masukan penting dalam menysun "grand desain otonomi daerah di Indonesia.
|
