| Summary: |
Dianutnya sistem desentralisasi oleh suatu negara, maka lahir pemerintahan di daerah, atau disebut local goverment. Pemerintah lokal adalah bagian politis dari sebuah negara, dimana diatur secara hukum dan memiliki kewenangan mengawasi masalah-masalah lokal dimana penguasa pemerintahan dipilih atau diseleksi oleh masyarakat setempat. Di Indonesia pemerintah lokal disebut dengan pemerintah daerah. Pengertian pemerintah daerah menurut UU Nomor 32 pasal 1 (3) adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (Widjaja, 207 : 307). berdasarkan definisi tersebut bahwa pemerintah daerah adalah unsur eksekutif yang menyenggarakan pemerintahan di daerah. Kebijakan otonomi daerah yang dituangkan dalam UU Nomor 32 tahun 2004 adalah wujud dari pelaksanaan sistem pemerintahan desentralisasi di negara Republik Indonesia. Dengan sistem desentralisasi maka lahirlah daerah-daerah otonomi yang memiliki kewenangan yang luas untuk mengelola pemerintahan daerah. UU pun mempertegas bahwa otonomi yang diberikan pada pemerintahan di daerah tetap dalam prinsip kesatuan negara Republik Indonesia, sehingga tujuan daerah harus selaras dengan tujuan negara. Buku Administrasi Pemerintahan Daerah ini membahas materi yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan daerah yaitu : Desentralisasi dan administrasi pemerintah daerah, Perkembangan administrasi pemerintahan di Indonesia, Konsep otonomi daerah, Pembagian urusan pemerintahan, Pemerintahan daerah dan organisasi perangkat daerh, pemerintahan desa, Kepegawaian pemerintah daerah, Kebijakan daerah dan keuangan daerah.
|
