Pengarusutamaan gender

Kertas kebijakan ini memberikan gambaran umum tentang pencapaian hasil dan masalah utama yang belum tuntas dalam melaksanakan instruksi presiden/INPRES No. 9/2000 tentang pengarusutamaan gender, yang bertujuan untuk menurunkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki Indonesia dalam mengakses dan...

Full description

Corporate Authors: Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (-)
Format: Book
Bahasa: ind
Subjects:
LEADER 01486cam a2200349 a 4500
001 INLIS000000000875770
005 20220314110712.0
006 aa###g#####f000#0#
007 ta
008 200220s2015####jkia###g#####f000#0#ind##
035 # # |a 0010-0119005061 
040 # # |a JKPNPNA  |b ind  |e rda 
082 0 4 |a 324.34  |2 [23] 
084 # # |a 324.34 PEN 
090 # # |a CB[G]-D.9 2015-5091 
110 1 # |a Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI 
245 0 0 |a Pengarusutamaan gender 
246 # 3 |a Kertas kebijakan kesetaraan gender 
264 # 0 |a Jakarta :  |b Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia,  |c 2015 
300 # # |a 83 halaman :  |b ilustrasi berwarna ;  |c 30 cm 
336 # # |a teks  |2 rdacontent 
337 # # |a tanpa perantara  |2 rdamedia 
338 # # |a volume  |2 rdacarrier 
504 # # |a Termasuk bibliografi 
520 # # |a Kertas kebijakan ini memberikan gambaran umum tentang pencapaian hasil dan masalah utama yang belum tuntas dalam melaksanakan instruksi presiden/INPRES No. 9/2000 tentang pengarusutamaan gender, yang bertujuan untuk menurunkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki Indonesia dalam mengakses dan memperoleh manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dalam dan penguasaan terhadap pembangunan. 
650 # 4 |a Wanita  |x Hak sipil 
850 # # |a JKPNPNA 
990 # # |a 201500101035251 
999 # # |a 5091/DM[G]/D/2019 
999 # # |a 201500101035251 
999 # # |a 201500101035252 
999 # # |a CB[G]-D.09 2015-005091