| Summary: |
Pertama, sejak awal pemerintah Orde Baru sangat menekankan pembangunan ekonomi sebagai sasaran program ? programnya, yang dalam pelaksanaannya harus didukung oleh stabilitas nasional yang mantap. Upaya untuk melaksanakan pembangunan ekonomi dengan menjaga stabilitas nasional mempunyai implikasi tersendiri pada kehidupan politik nasional. Hasil penelitian ini memberikan kualifikasi terhadap sistem politik Orde Baru sebagai sistem politik yang non demokratis, yaitu mengandung unsur-unsur otoritarian dan demokratis tetapi lebih cenderung atau lebih menonjol ciri otoritariannya. Ciri otoritarian sistem politik Orde baru terlihat pada; Pertama, kehidupan kepartaian yang didominasi partai pemerintah, dalam hal ini Golkar. Karena peranan partai pemerintah yang sangat dominan dan tidak adanya kompetisi dalam kehidupan partai politik bermuara pada lemahnya badan legislative, sehingga yang menentukan agenda politik nasional adalah partai yang didukung dengan kuat oleh pemerintah yaitu Golkar. Kedua, sistem politik yang dijalankan oleh pemerintah Orde Baru dapat dikategorikan sebagai system politik yang memiliki ciri-ciri rezim birokratik otoritarian (otoritarian birokratik) dan model korporatis Negara. Jika dikonversikan cirri-ciri tersebut adalah sebagai berikut; Pertama, rezim Orde Baru dipimpin oleh militer sebagai suatu lembaga yang bekerja sama dengan para teknokrat sipil. Kedua, penyusunan kebijaksanaan nasional bersifat teknokratik ? birokratik. Ketiga, massa di demobilisasikan melalui pembentukan perwakilan kepentingan. Keempat, tindakan represif dilakukan untuk mengendalikan oposisi. Kelima, peran yang sangat dominan dari lembaga kepresidenan. Ketiga, sistem politik pemerintah Orde Baru yang otoritarian mempunyai implikasi terhadap kedudukan dan pelaksanaan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia diletakkan dalam wadah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Karena kedudukannya sebagai Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, maka fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak semata ? mata sebagai penegak hukum dan penjaga ketertiban masyarakat, melainkan juga sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial politik.
|
