Kemerdekaan kekuasaan kehakiman pasca transisi politik : dinamika penuangan dan implementasinya
Perubahan UUD 1945 membawa arah yang menguntungkan bagi cabang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Penjaminan kemerdekaan sebagaimna diatur dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945 seperti menutup pintu kenangan kelam dimasa lalu (baca: orde lama dan orde baru). Selain itu dalam pasal 24 ayat (2) UUD 1945 men...
| Format: | Book |
|---|---|
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Tangerang :
UM Jakarta Press
, 2018
|
| Edition: | Cetakan pertama : Mei 2018 |
| Subjects: |
| Summary: |
Perubahan UUD 1945 membawa arah yang menguntungkan bagi cabang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Penjaminan kemerdekaan sebagaimna diatur dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945 seperti menutup pintu kenangan kelam dimasa lalu (baca: orde lama dan orde baru). Selain itu dalam pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menentukan kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Dengan dasar ini, tidak ada landasan hukum sedikit pun bagi pemerintah dan DPR untuk membagikan tanggung jawab kepada kekuasaan kehakuman di luar kekuasaan kehakiman. Jika pemerintah berkehendak membagikan tanggung jawab kekuasaan kehakiman selain kepada MA dan MK. Buku ini mengulas dan menguraikan secara me ndalam mengenai bagaimana penuangan dan implementasi jaminan kemerdekaankekuasaan kehakiman pasca transisi politik dan mengonsepsikan tatanan pembenahannya |
|---|---|
| Item Description: |
Bekerjasama dengan P3IH FH UMJ |
| Physical Description: |
xii, 422 halaman ; 23 cm |
| Bibliography: |
Bibliografi : halaman 390-422 |
| ISBN: |
9786025163289 |