Skip to content
  • Tentang IOS
  • Join Us
  • Hubungi Kami
  • Organisasi Mitra
  • Akun Anda
  • Keluar
  • Masuk
  • Bahasa Indonesia
    • Bahasa Indonesia
    • English
Lanjutan
  • Kesingkronan peraturan perunda...
  • Preview
  • Koleksi Nasional
  • Sitasi Cantuman
  • Kirim via Email
  • Ekspor Cantuman
    • Export to RefWorks
    • Export to EndNoteWeb
    • Export to EndNote
  • Favorit
Cover Image

Kesingkronan peraturan perundang -undangan nasional tentang zona ekonomi ekslusif setelah berlakunya undang -undang nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan konvensi PBB tentang hukum laut

Tersimpan di:
Main Author: Winasis Yulianto (-)
Corporate Authors: Universitas Airlangga. Lembaga Penelitian (-)
Format: Book
Bahasa: ind
Terbitan: 1997
  • Lokasi
  • Deskripsi
  • Preview
  • Tampilan Petugas

Lihat Juga

  • Kesinkronan peraturan perundang-undangan nasional tentang zona ekonomi ekskluisif setelah berlakunya undang-undang nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan konvensi PBB tentang hukum laut
    oleh: Winasis Yulianto, 099411570
    Terbitan: (1997)
  • Pembentukan peraturan perundang-undangan : (studi hukum dalam rangka penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang perubahan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan)
    Terbitan: (2017)
  • Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
    oleh: Anwar
    Terbitan: (2008)
  • Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
    oleh: Anwar, et al.
    Terbitan: (2008)
  • Konvensi PBB Tentang Hukum laut
    oleh: Deplu Indonesia
    Terbitan: (1983)

Opsi Pencarian

  • Sejarah Pencarian
  • Pencarian Lanjut

Temukan Lebih Banyak

  • Penelusuran Katalog
  • Penelusuran Alfabetis

Butuh Bantuan?

  • Tips Pencarian
  • Admin
  • Hubungi Kami
© 2025 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Loading...