Lihat Juga

• “MEKANISME PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT OLEH WALIKOTA SAMARINDA DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA”
  oleh: S.H, Hardiansyah, et al.
  Terbitan: (2017)
• PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MELAKSANAKAN REKLAMASI PASCA TAMBANG DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA (TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA)
  oleh: Setiawan, Dedi
  Terbitan: (2016)
• Tinjau hukum islam terhadap hak pengelolaan pertambangan menurut undang-undang nomor tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara
  oleh: Dr.H. Muhammad Suraji, et al.
  Terbitan: (2012)
• Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Provinsi Jawa Tengah
  oleh: PER
  Terbitan: (2011)
• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA
  oleh: Darongke, Benedikta Bianca
  Terbitan: (2017)