Lihat Juga

• Perceraian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Pejabat yang Berwenang Menurut UndangUndang No.43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah No.45
  oleh: Fithriasari, Poppy
  Terbitan: (2006)
• Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang atas Kesalahan dalam Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  oleh: Rumapea, Rony Alfredo
  Terbitan: (2019)
• Akibat Hukum Perceraian Pegawai Negeri Sipil Yang Dilakukan Tanpa Izin Dari pejabat (studi normatif pasal 3 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
  oleh: MaradisPristiawan
  Terbitan: (2009)
• Faktor-faktor Yang Menjadi Pertimbangan Bagi Pejabat Berwenang Memberikan Izin Dalam Perkara Perkawinan Kedua Bagi Pegawai Negeri Sipil : studi pada Pengadilan Agama Kota Malang
  oleh: CendyTaftaRiskaN
  Terbitan: (2007)
• IMPLEMENTASI PASAL 15 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TERKAIT PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN PERCERAIAN TANPA MEMPEROLEH IZIN DARI PEJABAT” (Studi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Malang)
  oleh: Bima Hardjono M., Ary
  Terbitan: (2021)