Lihat Juga

• KEDUDUKAN DAN FUNGSI KOMISI YUDISIAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 005/PUU-IV/2006)
  oleh: LEONARDY LUBIS
  Terbitan: (2019)
• TINJAUAN YURIDIS TENTANG KONVENSI KETATANEGARAAN MENURUT HUKUM TATANEGARA INDONESIA
  oleh: ZELFIANA TIKA
  Terbitan: (2017)
• PERGESERAN KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT BERDASARKAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.
  oleh: PRADIPTA ROBIN
  Terbitan: (2016)
• Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Dalam Proses Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia(UUD NRI) Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Perubahan
  oleh: YOGI Setiawan
  Terbitan: (2012)
• KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM MENGUBAH DAN MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DASAR SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
  oleh: BO‟A, FAISALDUS YONAS
  Terbitan: (2017)