Lihat Juga

• ANALISIS TERHADAP PASAL 122 HURUF L UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG–UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SETELAH KELUARNYA PUTUSAN MK NOMOR 16/PUU-XVI/2018
  oleh: WATI, EMAH, et al.
  Terbitan: (2018)
• DASAR PERTIMBANGAN MAHKAMAH KONTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 53/PUU-XV/2017 TENTANG PENGUJIAN UU NO.7 TAHUN 2017 PASAL 173 AYAT (1) DAN (3) (TENTANG VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU)
  oleh: INDRAWAN, FERY, et al.
  Terbitan: (2018)
• TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP IMPLEMENTASI TUGAS SERTA WEWENANG LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA SUMATERA SELATAN
  oleh: EL-RAZY, RIDHO, et al.
  Terbitan: (2018)
• IMPLEMENTASI PASAL 65 DAN 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 MENGENAI METODE KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
  oleh: ADDY, MUHAMMAD WAFI AS’, et al.
  Terbitan: (2018)
• TINJAUAN YURIDIS PASAL 9 AYAT (2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAANMENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM BAGI WARGA NEGARA INDONESIA
  oleh: NUGRAHA, ANGGA ADYATMA, et al.
  Terbitan: (2016)