ANALISIS TERHADAP PASAL 122 HURUF L UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG–UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SETELAH KELUARNYA PUTUSAN MK NOMOR 16/PUU-XVI/2018 - WATI, EMAH (2018)