Lihat Juga

• PERANAN PARTAI POLITIK DALAM MENETAPKAN CALON LEGISLATIF YANG BERKUALITAS DI PROVINSI RIAU DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD
  oleh: Anne Tyler
  Terbitan: (2010)
• PERANAN PARTAI POLITIK DALAM MENETAPKAN CALON LEGISLATIF YANG BERKUALITAS DI PROVINSI RIAU DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD
  oleh: Said Muhammad
  Terbitan: (2010)
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN CALON DPR TERPILIH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD
  oleh: S A P T A N U R A Z I K I,
  Terbitan: (2012)
• Perusakan alat peraga partai politik sebagai tindak pidana pemilihan umum legislatif di Kabupaten Banjarnegara berdasarkan pasal 299 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD / oleh Victor Octavianus
  oleh: Ongtawy, Irvan
  Terbitan: (2012)
• PELAKSANAAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN ANGGOTA DPR,DPD,DAN DPRD BERKAITAN DENGAN KUOTA 30% UNTUK CALON LEGISLATIF PEREMPUAN (Studi DPRD Kota Pontianak)
  oleh: - A01111205, WINDI ARDHITA
  Terbitan: (2015)