KEBIJAKAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA (PRONA) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTA PEKANBARU
Daftar Isi:
- Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru. Ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian terhadap masalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) di Kota Pekanbaru dan apa saja faktor yang menghambat Pelaksanaan Kebijakan PRONA di Kota Pekanbaru. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif. Yang menjadi informen pada penelitian ini adalah pegawai BPN, Lurah, RT/RW dan Masyarakat Kota Pekanbaru. Dimana sebanyak 8 responden dari pihak BPN, Lurah, RT/RW yang diambil dengan menggunakan teknik Purpose Sampling dan 10 responden dari masyarakat dengan menggunakan teknik insidental. Adapun metode yang digunakan didalam penelitian ini yaitu bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Berdasarkan hasil wawancara yang saya dapatkan dilapangan bahwa Pelaksanaan Kebijakan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) di Kota Pekanbaru belum berjalan secara maksimal. Hal ini ditandai dengan masih ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui tentang peraturan ini diakibatkan karena informasi yang didapatkan belum secara jelas diterima oleh masyarakat Kota Pekanbaru. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat pada Pelaksanaan Kebijakan PRONA di Kota Pekanbaru yaitu masalah kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Dimana masih adanya biaya yang harus ditanggung oleh peserta PRONA. Seperti biaya BPHTB, PPh, dan pengukuran. Kendala selanjutnya yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP), prosedur yang berbelit-belit sehingga membuat masyarakat kesulitan dalam pengurusan sertifikat tersebut. Kata Kunci: Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan dan Tertib Administrasi