Lihat Juga

• Examine The Constitutionality Of Regulations Under Laws That Are Not Contrary To The Law But Contrary To The Constitution
  oleh: Sulistyawan, Aditya Yuli, et al.
  Terbitan: (2020)
• Kompabilitas Penggunaan Metode Omnibus Dalam Pembentukan Undang-Undang
  oleh: Chandranegara, Ibnu Sina
  Terbitan: (2020)
• Bentuk penyimpangan perkawinan yang dikenal sebagai perkawinan semu merupakan penyimpangan perkawinan yang dilakukan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia secara mudah dan murah khususnya yang dilakukan oleh seorang Warga Negara Asing, tanpa harus melalui naturalisasi biasa. Hal ini dimungkinkan dengan memanfaatkan ketentuan Pasal 58 Undang- undang Perkawinan dan Pasal 19 Undang- Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Warga Negara Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat. Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dari sinilah kemudian muncul perkawinan yang menyimpang dari tujuan ideal perkawinan oleh UUP yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perkawinan semu serta cara untuk mendapatkan Kewarganegaraan Republik Indonesia, untuk mengetahui cara- cara atau langkah- langkah untuk mendapatkan Kewarganegaraan Republik Indonesia dan untuk mengetahui akibat hukum atas suatu perkawinan dengan tujuan agar mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia. Dalam Penulisan Tesis ini penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis dengan yuridis normative, sedangkan data diperoleh melalui Perundang- Undangan, kepustakaan, dan wawancara, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa perkawinan semu merupakan salah satu cara penyelundupan hukum untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Pasal 19 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Upaya yang dapat dicegah melalui perkawinan ini harus memenuhi syarat perkawinan materiil maupun formil dan syarat materiil maupun formil untuk mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia berdasarkan pasal 19 Undang- Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia
  oleh: Sulistyawan, Aditya Yuli
  Terbitan: (2008)
• Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law
  oleh: Fitryantica, Agnes
  Terbitan: (2019)
• METODE OMNIBUS LAW DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA
  oleh: Nurdinah, Hijrah
  Terbitan: (2020)