Lihat Juga

• Implementasi pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap Disparitas putusan Hakim dalam kasus tindak pidana korupsi : studi kasus putusan Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst jo Putusan Nomor 31/Pid.Sus/TPK/2013/ PN.Jkt.Pst / Agung Kurniawan Ruswandi
  oleh: Ruswandi, Agung Kurniawan
  Terbitan: (2017)
• Penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tindak Pidana Perpajakan (Analisis Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 02/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn
  oleh: Haq, Dara Jayanita, et al.
  Terbitan: (2017)
• Laundering) dengan sistem pembuktian terbalik menurut undang-undang no. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dan undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (analisa putusan mahkamah agung nomor 1222 k/pid.sus/2015)
  oleh: Karolus Resan, .
  Terbitan: (2017)
• Penerapan Justice Collaborator pada Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Putusan Nomor: 151/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST)
  oleh: Tinambunan, Samuel Jimmi S.H
  Terbitan: (2018)
• Tinjauan yuridis penerapan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dari perspektif pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 undang-undang no.20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi (analisis putusan nomor 39/pid.sus/tpk/2016/pn kdi)
  oleh: Ahmad Ependi, .
  Terbitan: (2018)