Lihat Juga

• Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi dilandaskan pada doktrin Mens rea dan actus reus dihubungkan dengan undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
  oleh: Zakarias Manambe, .
  Terbitan: (2016)
• Pertanggungjawaban Pidana R Dan H Melakukan Perusakan Alat Bukti Dengan Tujuan Mencegah Penyelidikan Dan Penyidikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  oleh: Tryadi, Mochamad Harman
  Terbitan: (2020)
• Implementasi Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  oleh: Moh. Subiyanto, .
  Terbitan: (2017)
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM KASUS SUAP SESUAI PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PERKARA PDS-05/LIWA/12/2011)
  oleh: Muhammad Yunus, ALMIYATI
  Terbitan: (2014)
• Analisis terhadap Kasus Perkawinan Anak Dibawah Umur yang Dilakukan oleh Anggota DPRD Sampang (M. Hasan Ahmad) Ditinjau dari Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
  oleh: Setiawan, Johan Baktiaris
  Terbitan: (2015)