Lihat Juga

• PENANGANAN PERKARA KAMPANYE HITAM DAN KAMPANYE NEGATIF DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
  oleh: Yonda, Jumayasra
  Terbitan: (2016)
• Pertanggungjawaban Kepala Daerah Sebagai Pelaksana Apbd Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
  oleh: Budiman Muhammad, .
  Terbitan: (2016)
• PRAKTEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAH PROPINSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH STUDlKASUSPEMBUATANPERATURANDAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
  oleh: T. SYAIFUL AZHARI, 030111157 U
  Terbitan: (2005)
• Kajian Teoritis Kedudukan Dan Tanggung Jawab Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
  oleh: Muljanto Somadjaja, .
  Terbitan: (2016)
• Kewenangan dewan perwakilan rakyat daerah dalam mengawasi pelaksanaan otonomi daerah menurut ketentuan pasal 249 ayat 2 undang – undang no.17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat,dewan perwakilan rakyat,dewan perwakilan daerah,dan dewan perwakilan rakyat daerah ( studipada kantor dprd kota tangerang selatan )
  oleh: Endang Prastini, .
  Terbitan: (2016)