Implikasi Peralihan Kewenangan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Main Author: Selviana Teras Widy Rahayu, .
Format: Thesis NonPeerReviewed Book
Bahasa: ind
Terbitan: Universitas Pamulang , 2017
Subjects:
Online Access: http://eprints.unpam.ac.id/5301/1/COVER.docx
http://eprints.unpam.ac.id/5301/2/BAB%20I.docx
http://eprints.unpam.ac.id/5301/3/BAB%20II.docx
http://eprints.unpam.ac.id/5301/4/BAB%20III.docx
http://eprints.unpam.ac.id/5301/5/BAB%20IV.docx
http://eprints.unpam.ac.id/5301/6/BAB%20V.docx
http://eprints.unpam.ac.id/5301/7/JURNAL.docx
http://eprints.unpam.ac.id/5301/