Penerapan restitusi terhadap korban tindak Pidana perdagangan orang dikaitkan dengan Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana orang dan undang- Undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban (analisis putusan pengadilan negeri jakarta selatan no. 609/pid.sus/2013/pn.jkt.sel.) - Arry Marty, . (Universitas Pamulang, 2017)