Lihat Juga

• Kajian Teoritis Fungsi Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
  oleh: Roni Rustandi, .
  Terbitan: (2017)
• Implikasi Peralihan Kewenangan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
  oleh: Selviana Teras Widy Rahayu, .
  Terbitan: (2017)
• Pengebirian (Castration) Sebagai Upaya Alternatif Perlindungan Anak Dari Kekerasan Pelaku Pedofil Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  oleh: Arif Hidayat, .
  Terbitan: (2016)
• Kajian Teoritis Kedudukan Dan Tanggung Jawab Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
  oleh: Muljanto Somadjaja, .
  Terbitan: (2016)
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembakaran Hutan Oleh Masyarakat Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus di Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo
  oleh: Sinambela, Dandi
  Terbitan: (2022)