Lihat Juga

• Penerapan prinsip iktikad baik (good faith) dan first to file system dalam sengketa merek di pengadilan niaga ditinjau dari undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek sebagaimana telah diganti dengan undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis (analisis putusan nomor 162 k/pdt.sus-hki/2014)
  oleh: Gusti Andini Putri Utami, .
  Terbitan: (2017)
• PERLINDUNGAN HUKUM MEREK DAGANG TERKENAL LOIS DI INDONESIA TERHADAP TINDAKAN PENIRUAN MEREK OLEH PELAKU USAHA LOKAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 04/Pdt.Sus/Merek/2016/PN Niaga Jkt.Pst Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 789 K/Pdt.Sus-HKI/2016)
  oleh: RAHMALIA R, NANDA
  Terbitan: (2019)
• Pembatalan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 938 K/Pdt.Sus-HKI/2017
  oleh: FIRDINA M., Priska
  Terbitan: (2019)
• TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN MEREK DAGANG WAVIN OLEH MEREK DAGANG CARVIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor. 367/Pdt.Sus/2012)
  oleh: Silvi, Silvi
  Terbitan: (2015)
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK TERKENAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014)
  oleh: AGUSTINA, DANIA, et al.
  Terbitan: (2018)