Lihat Juga

• Analisa Putusan Lepas Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Jabatan Pasal 374 KUHP Dikaitkan Dengan Putusan Pengadilan Negri Sukabumi No. 177/Pid.B/2011/PN.SMI
  oleh: Siregar, Wildan
  Terbitan: (2016)
• Kajian Terhadap Rumusan Norma Pekerjaan Lain menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 serta Akibat Hukumnya Terhadap Syarat Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah
  oleh: Estefanus Leatomu
  Terbitan: (2020)
• Tindak Pidana Penggelapan Objek Fidusia Yang Dilakukan Oleh Pemberi Fidusia Ditinjau Dari Pasal 372 Kuhp Dan Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Penjaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Nomor: 1812/Pid.B/2014/Pn.Tng )
  oleh: Nurul Khotimah, .
  Terbitan: (2016)
• Perlindungan Hak Asasi Manusia Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Penerapan Pidana Mati Dikaitkan Dengan Pasal 340 Kuhp Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke (1) Kuhp Dalam Tindak Pidana Secara Bersama-Sama Melakukan Pembunuhan Berencana Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan Pn. No.1769/Pid.B/2016/Pn.Tng)
  oleh: Paulus Agus Setiawan, .
  Terbitan: (2018)
• Peranan Pejabat Bea Dan Cukai Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyulumdupan [Studi Kasus Pada Kantor Bea Dan Cukai Maluku]
  oleh: Kouwe Rosni
  Terbitan: (2011)