Penyelesaian sengketa terhadap setifikat hak guna bangunan yang diblokir oleh badan pertanahan nasional (bpn) ditinjau dari undang-undang hukum agraria nomor 5 tahun 1960 dan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah (studi kasus pada bpn jakarta selatan) - Endang Srimulyani, . (Universitas Pamulang, 2017)