Lihat Juga

• Penyelesaian sengketa sertifikat tumpang tindih (overlapping) oleh badan pertanahan nasional ditinjau dari peraturan menteri agraria dan tata ruang no. 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan (studi kasus pada badan pertanahan nasional kota tangerang selatan tahun 2015)
  oleh: Teobaldus Lembonai, .
  Terbitan: (2017)
• PEMBATALAN SERTIFIKAT YANG TUMPANG TINDIH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN (Studi Di Badan Pertanahan Kabupaten Kubu Raya)
  oleh: YUNIRAWATI, S.H A2021151058, Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan
  Terbitan: (2017)
• MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH PENGUASAAN HAK ATAS TANAH OLEH KANTOR PERTANAHAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIAN KASUS P
  oleh: Christiana, Vilya
  Terbitan: (2019)
• KEWENANGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PERTANAHAN DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN
  oleh: Tumanduk, Brandon Ridle Julio
  Terbitan: (2021)
• PENYELESAIAN KASUS TUMPANG TINDIH SERTIFIKAT TANAH DI KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) (Studi Terhadap Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020)
  oleh: Nanda Dwi Puspita Ningrum, NIM: 18103040036
  Terbitan: (2022)