Lihat Juga

• Perbedaan implikasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap dan Mahkamah Konstitusi terhadap legalitas pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dalam proses pemilihan umum kepala daerah = The differences of permanent legal binding administration court and Constitutional Court decision implication to legality of regional head and deputy head elected on general election of regional head process / Vino Devanta Anjaskrisdanar
  oleh: Vino Devanta Anjaskrisdanar, author
  Terbitan: (2014)
• Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013)
  oleh: NOVANDA, Reza
  Terbitan: (2017)
• Pemilihan umum serentak di Indonesia ((Analisa Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Terhadap UUD 1945) = Concurrent elections in indonesia implications analysis of the constitutional court decision no 14 puu xi 2013 about examination of uu no 42 tahun 2008 towards uud 1945
  Terbitan: (2014)
• Tinjauan analisis normatif yuridis terhadap pelaksanaan putusan sengketa penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Tahun 2010 oleh komisi pemilihan umum = Review of normative judicial analysis from the implementation of administrative and constitutional court decision on local election of head and vice head region dispute settlement of year 2010 by election commission
  oleh: Heriyanto, author, et al.
  Terbitan: (2011)
• Masa Depan Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019
  oleh: Rosanti, Ratna
  Terbitan: (2020)