Lihat Juga

• Suara Terbanyak dan Kualitas Anggota DPRD Provinsi DIY (Implementasi Putusan MK No. 22-24/ PUU-VI/2008 dalam Pemilu 2009)
  oleh: FH-Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Pusat Kajian Konstitusi dan Pemerintahan
  Terbitan: (2016)
• Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU- VI/2008 terhadap Kebijakan Affirmative Action Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi dan kabupaten/kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta
  oleh: FH UII, Pusat Studi Hukum Konstitusi
  Terbitan: (2016)
• Perihal pembuktian dalam perkara perselisihan hasil pemilu legislatif di Mahkamah konstitusi (studi kasus : putusan Mahkamah konstitusi atas perkara Partai Keadilan Sejahtera di daerah pemilihan Kepulauan Riau, Jawa Timur 8 dan Seluma 2)
  Terbitan: (2005)
• Penerapan Affirmative Action dan pola rekrutmen calon anggota legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Pemilu 2009 = Implementation of Affirmative Action and recruitment process of legislative candidate at the Election 2009 / Esty Ekawati
  oleh: Esty Ekawati, author
  Terbitan: (2012)
• Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013)
  oleh: NOVANDA, Reza
  Terbitan: (2017)