Lihat Juga

• Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016
  oleh: Silalahi, Rio Rinaldi
  Terbitan: (2019)
• Implikasi Yuridis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/Puu-Xiv/2016 Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Pasal 2 Ayat 1 Dan Pasal 3)
  oleh: Malawat, Taufik
  Terbitan: (2017)
• PENERAPAN AJARAN MELAWAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI: STUDI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIPUTUS SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 003/PUU-IV/2006
  oleh: Azrijal, Azrijal
  Terbitan: (2019)
• Penerapan pembalikan beban pembuktian perkara gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf A UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi : studi kasus dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Gayus Tambunan Halomoan Pertanahan dan Dhana Widiatmika = Reversal of the burden of proof case application of gratification according to the provision on Article 12 B of paragraph 1 letter A in Act No. 31 of 1999 as amended by Act No. 20 of 2001 concerning the amandment of Act No. 31 of 1999 concerning the eradication of corruption : case study Gayus Halomoan Pertanahan dan Dhana Widiatmika / Erni Pramoti
  oleh: Erni Pramoti, auhtor
  Terbitan: (2014)
• Undang-undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  oleh: Indonesia [ Undang-undang, Peraturan dsb]