Lihat Juga

• Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Perlindungan Konsumen Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS): Tinjauan Yuridis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 5/POJK.05/2013
  oleh: Rachmatullah Tiflen
• KEWENANGAN PENGAWASAN OJK (OTORITAS JASA KEUANGAN) DAN DJSN (DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL) TERHADAP BPJS (BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL) KETENAGAKERJAAN
  oleh: Rahmawati, Intan Ayu Yulia; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
  Terbitan: (2016)
• KAJIAN YURIDIS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR I/P.OJK.07/ 2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA KEUANGAN DI INDONESIA
  oleh: Kusumastuti, Dora; Jurusan Kewarganegaraan FKIP Universitas Slamet Riyadi Surakarta
  Terbitan: (2015)
• PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) ATAS PENYALAHGUNAAN DATA PENGGUNA PINJAMAN KREDIT PADA APLIKASI RUPIAHPLUS DIKAITKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN JO PERATURAN OJK NOMOR 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN
  oleh: Siti Elisa Sutisna, 151000171
  Terbitan: (2019)
• TINJAUAN HUKUM PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP PELAKSANAAN FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) BERBASIS PEER TO PEER (P2P) LENDING BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (POJK) NOMOR 77/POJK.01/2016
  oleh: ULFIYATUSIVA, ULFIYATUSIVA
  Terbitan: (2019)