Lihat Juga

• IMPLIKASI HUKUM ATAS BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAHAT DISEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA GOLONGAN BATUAN
  oleh: DIANSYAH, TABRANI, et al.
  Terbitan: (2019)
• PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
  oleh: GALANG PERMANA, 031411131053
  Terbitan: (2018)
• Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Diluar Negeri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri
  oleh: Nova Manukiley
  Terbitan: (2019)
• IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD KOTA PEKANBARU TERHADAP ASET DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS DAERAH BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
  oleh: Zainal Arifin
  Terbitan: (2018)
• Actio Pauliana Dalam Kepailitan Yang Melebihi Jangka Waktu Satu Tahun
  oleh: Alfatra Panatagama, -
  Terbitan: (2019)