Lihat Juga

• KEWENANGAN CAMAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
  oleh: Ruibiatun, Ruibiatun, et al.
  Terbitan: (2018)
• KEDUDUKAN OTONOMI DESA DALAM OTONOMI DAERAH KABUPATEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN UNDANG�UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
  oleh: ASLAN, ASLAN, et al.
  Terbitan: (2020)
• PERAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (BAPEMPERDA) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD KABUPATEN BENGKULU UTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
  oleh: RAFIKAFIKRIYAH NAFIS ATIKA, ARIMBI, et al.
  Terbitan: (2018)
• KEWENANGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENGANGKATAN KAPOLRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
  oleh: JELITAHATI, DWIPERTIWI, et al.
  Terbitan: (2017)
• KEDUDUKAN REKOMENDASI CAMAT DALAM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA OLEH KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
  oleh: KALIANDA SAFUTRA, MEGY, et al.
  Terbitan: (2017)