Lihat Juga

• KEDUDUKAN FRAKSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, dan DPRD
  oleh: ', Yuswanto, et al.
  Terbitan: (2017)
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN (MKD), DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3)
  oleh: PAUZI
  Terbitan: (2016)
• WEWENANG MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DALAM MENJAGA KELUHURAN MARTABAT DAN PERILAKU ANGGOTA DPR RI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD
  oleh: PRATAMA, RERE
  Terbitan: (2017)
• IMPLIKASI HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BERDASARKAN PASAL 80 ANGKA 6 UNDANG - UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD DI KAITKAN DENGAN
  oleh: WAN FAUZIAH M. LADONU, NPM :121000002
  Terbitan: (2016)
• Peran mahkamah kehormatan dewan berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah
  oleh: RAMADHAN, M. Febiansyah
  Terbitan: (2019)