Lihat Juga

• DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PENCABUTAN HAK POLITIK PADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1885 K/PID.SUS/2015)
  oleh: Pratama, Aditya Wahyu
  Terbitan: (2022)
• SANKSI PIDANA PENCABUTAN HAK POLITIK DAN DENDA MAKSIMAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014)
  oleh: rahmanidar, Rahmanidar, et al.
  Terbitan: (2020)
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCABUTAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH DALAM JABATAN PUBLIK SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014)
  oleh: -, SITI NURKHOLISAH
  Terbitan: (2016)
• Tinjauan yuridis terhadap pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jababatan publik sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi : studi kasus putusan mahkamah agung nomor 537 k/pid.sus/2014
  oleh: NURKHOLISAH. SITI
  Terbitan: (2016)
• PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan No:936.K/PID.SUS/2009.MA)
  oleh: -, TIKA DAMAYANTI
  Terbitan: (2015)