Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Yang Bekerja Di Tempat Hiburan Malam (Studi Di Kota Malang)
| Main Authors: | Quratuain, Kansa Nabila, Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas,, S.H., LL.M, Syahrul Sajidin,, S.H., M.H. |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2021
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/188888/1/175010100111006%20-%20Kansa%20Nabila%20%282%29.pdf http://repository.ub.ac.id/188888/ |
Daftar Isi:
- Dalam penelitian skripsi ini, peneliti mengangkat tentang Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Yang Bekerja di Tempat Hiburan Malam (Studi di Kota Malang). Pemilihan isu hukum tersebut dipilih peneliti karena adanya kesenjangan antara norma yang diatur dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang mengatur kewajiban perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan yang bekerja pada malam hari dengan pelaksanaan yang terjadi di lapangan. Pasal tersebut seharusnya menjadi dasar terhadap perlindungan hak-hak pekerja/buruh perempuan yang berkenaan dengan keselamatan dan kesehatannya dan mengingat fungsi reproduksi yang dimiliki setiap perempuan. Namun, pada kenyataannya masih terdapat pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan tersebut. Berdasarkan hal tersebut diatas, tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu: (1) Untuk mengetahui Implementasi Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Terhadap Pekerja Perempuan Yang Bekerja di Tempat Hiburan Malam di Kota Malang. (2) Untuk mengidentifikasi apa saja faktor yang menghambat dalam Implementasi Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Terhadap Pekerja Perempuan Yang Bekerja di Tempat Hiburan Malam di Kota Malang. (3) Untuk menganalisis upaya-upaya mengatasi hambatan yang timbul dalam Implementasi Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Terhadap Pekerja Perempuan Yang Bekerja di Tempat Hiburan Malam di Kota Malang. Penelitian ini merupakan penelitian sosio-legal dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang kemudian menggambarkan data-data yang telah terkumpul dan kemudian diperoleh kesimpulan secara umum tentang keadaan sebenarnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa Implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh perempuan yang bekerja di tempat hiburan malam di Kota Malang, tidak sepenuhnya efektif dilaksanakan pada tempat hiburan malam di Kota Malang khususnya tempat karaoke. Faktor yang menghambat ini lahir dari unsur struktur hukum, substansi hukum serta budaya hukum yang terkait. Dari hambatan yang muncul, upaya yang dapat dilakukan terkait substansi hukum adalah dengan melakukan pembaharuan hukum ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh perempuan. Lalu, pada struktur hukum, perlu meningkatkan pengawasan sesuai prinsip pengawasan ketenagakerjaan dan melakukan pengawasan secara rutin dan berkala terhadap perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan di tempat hiburan malam khususnya karaoke dan juga melakukan penambahan jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan. Terkait budaya hukumnya, pengusaha harus mentaati peraturan perundang-undangan khususnya pada Pasal 76 dan perlu meningkatkan pemahaman perlindungan hukum untuk memperhatikan kesejahteraan pekera/buruh perempuan. Serta upaya yang terakhir adalah meningkatkan sinergi segala pihak yang berkaitan dengan mentaati Surat Edaran Menteri Nomor 03/MEN/IV/2011 Tentang Pedoman Pencegahan Pelcehan Seksual di Tempat kerja.