Kontribusi Biro Jasa Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto)
| Main Author: | Yuswanendra, Zukhruf Bara |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/178466/ |
Daftar Isi:
- Pengujian Kendaraan Bermotor DPRKP2 Kabupaten Mojokerto masih belum bisa melayani masyarakat secara maksimal dan terlalu bergantung pada pihak biro jasa yang selama ini sangat berpengaruh dalam proses pelayanan publik khususnya pada bagian administratif. Penelitian deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus ini menganalisis kontribusi biro jasa dalam pelayanan publik, terutama kontribusi terhadap street level bureaucrats pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto. Penelitian sebelumnya mengenai street level bureaucrats melakukan diskresi kebijakan karena apa yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan kebijakan serta beban dari pemerintah dan permintaan dari masyarakat yang menekan para street level bureaucrats, serta menyebabkan perubahan kualitas demi pemenuhan kuantitas pelayanan. Studi ini kemudian memperluas logika politik dengan mengungkapkan bahwa pihak diluar birokrasi, dalam hal ini adalah biro jasa dapat menjadi salah satu alat dan penyebab terjadinya diskresi oleh street level bureaucrats. Terutama pada kerja sama yang dilakukan oleh street level bureaucrats dengan biro jasa dalam pemenuhan kebutuhan konsumen pelayanan yang kemudian ditemukan terlaksana secara illegal demi pemenuhan kuantitas pelayanan. Pendapat ini kemudian didukung oleh budaya kerja dan pemenuhan sarana yang terhenti dan tidak berkembang karena kuantitas pelayanan dapat terpenuhi dengan baik dengan bantuan biro jasa. Pelayanan yang terlaksana dengan melibatkan biro jasa saat ini menyebabkan masyarakat dan pemerintah saling memberi penilaian (stereotyping) ketidak mampuan kepada satu sama lain sehingga menyebabkan tidak munculnya kepercayaan, komunikasi dan partisipasi dalam mengembangkan pelayanan publik sehingga penyelenggaraan pelayanan publik akan diam ditempat dan menjadi pasif dalam pelaksanaan dan pengembangan kebijakan publik