Lihat Juga

• Pelaksanaan Pasal 58 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (Studi Kasus Dr. Adjit Singh Melawan Partono Wiraputra di Kantor Pertanahan Kota Depok)
  oleh: Wahyudi, Arif Rahman Nur
  Terbitan: (2017)
• Pelaksanaan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesianomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Sebagai Upaya Pemberian Kepastian Hukum (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Blitar)
  oleh: Anggraini, Yuni Devi
  Terbitan: (2019)
• Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang)
  oleh: Utami, Gusmisa Vivi
  Terbitan: (2018)
• Implikasi Hukum Penetapan Hak Komunal Terhadap Tanah Ulayat Masyarakat Adat (Tinjauan Yuridis Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu)
  oleh: Dewi, Ni Putu Kompiang Ratna
  Terbitan: (2017)
• Implikasi Hukum Pencatatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Terhadap Pendaftaran Tanah Dalam Pasal 127B Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 16 Tahun 2021
  oleh: Putra, Made Surya Ryanda, et al.
  Terbitan: (2022)