Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Pada Kelurahan Tanjung Sengkuang Kota Batam)
| Main Author: | Shiddiq, Djembar Ridwan |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/173951/ |
Daftar Isi:
- Program Bantuan Pangan Non Tunai merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang dibuat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis mengenai implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Kota Batam dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Batam. (2) Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis terkait kendala yang ada pada implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai di kota Batam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Kota Batam, sedangkan situsnya berada di Kelurahan Tanjung Sengkuang Kota Batam. Sumber datanya primer diperoleh dari beberapa wawancara dari informan yang berkaitan, sedangkan data sekundernya diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri, dan beberapa alat penunjang seperti pedoman wawancara, dan alat bantu lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai masih belum berjalan dengan baik dengan memperhatikan aspek Communication, Resources, Disposition or Attitude, Bureauratic Structure. (2) Kendala dalam pelaksanaan yang meliputi rendahnya tingkat pendidikan, Anggaran, Fasilitas yang tidak memadai, persyaratan yang panjang dan rumit. Rekomendasi penting yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah perlu diadakan lagi reformulation pada Program BPNT ini, lebih selektif dalam melakukan pemilihan terhadap pegawai, di dalam mengeluarkan kebijakan pemerintah diharap dapat terjun langsung dalam mengamati kondisi lapangan, pengaturan anggaran yang lebih efisien.