Lihat Juga

• “Relevansi Acuan Yuridis Nilai Perolehan Objek Pajak Dan Hasil Verifikasi Lapangan Pemungutan “Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan” (Bphtb) Di Kota Batu Terhadap Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 2
  oleh: Niyyah, Zakiyatun
  Terbitan: (2015)
• IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)
  oleh: PRATAMA, ADITIA GINANJAR, et al.
  Terbitan: (2013)
• Problematika Yuridis Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kota Malang Di Tinjau Dari Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Bea Perproblematika Yuridis Pemungutan
  oleh: Probohandoko, Ulung
  Terbitan: (2015)
• Desentralisasi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)
  oleh: Sukawati, Dina
  Terbitan: (2012)
• Efektivitas Self Asessment System dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)
  oleh: Mauludiah, OkkySusi
  Terbitan: (2015)