Lihat Juga

• AKIBAT HUKUM TIDAK DIBENTUK PERATURAN BUPATI YANG MENGATUR TENTANG PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN TERHADAP BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
  oleh: Lebu, Kamaludin Lipa
  Terbitan: (2017)
• “Relevansi Acuan Yuridis Nilai Perolehan Objek Pajak Dan Hasil Verifikasi Lapangan Pemungutan “Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan” (Bphtb) Di Kota Batu Terhadap Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 2
  oleh: Niyyah, Zakiyatun
  Terbitan: (2015)
• Penggunaan Peraturan Bupati Untuk Mengatur Harga Tanah Dalam Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
  oleh: Ispriyarso, Budi
  Terbitan: (2018)
• Penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Yang Timbul Karena Adanya Verifikasi Lapangan Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas
  oleh: Rizal, Fariz
  Terbitan: (2016)
• Problematika Yuridis Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kota Malang Di Tinjau Dari Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Bea Perproblematika Yuridis Pemungutan
  oleh: Probohandoko, Ulung
  Terbitan: (2015)