Lihat Juga

• PROBLEMATIKA YURIDIS PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA MALANG DI TINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
  oleh: Probohandoko, Ulung
  Terbitan: (2015)
• Penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Yang Timbul Karena Adanya Verifikasi Lapangan Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas
  oleh: Rizal, Fariz
  Terbitan: (2016)
• “Relevansi Acuan Yuridis Nilai Perolehan Objek Pajak Dan Hasil Verifikasi Lapangan Pemungutan “Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan” (Bphtb) Di Kota Batu Terhadap Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 2
  oleh: Niyyah, Zakiyatun
  Terbitan: (2015)
• Konflik Norma Kewenangan Kepala Daerah Dalam Menentukan Nilai Perolehan Objek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Atas Jual Beli (Studi Di Kabupaten Malang)
  oleh: Wisudawan, ZidniIlma
  Terbitan: (2015)
• Efektivitas Self Asessment System dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)
  oleh: Mauludiah, OkkySusi
  Terbitan: (2015)