Negara Dan Civil Society (Studi Tentang Relasi Antara Komisi Pemilihan Umum Dan Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat Dalam Penyediaan Akses Layanan Penyelenggaraan Pemilu 2014
| Main Author: | Anggraini, SharaPutriNur |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/121156/1/SKRIPSI_-_Shara_Putri_Nur_Anggraini_-__115120507111008.pdf http://repository.ub.ac.id/121156/ |
Daftar Isi:
- deskriptif relasi antara KPU dan PPUA-PENCA. Pada hakikatnya negara dan civil society memiliki kaitan yang erat dalam konsep good governance, relasi antara negara dan civil society bukan hanya melibatkan keduanya saja akan tetapi juga melibatkan swasta. Tujuannya dari relasi ini adalah kepentingan masyarakat umum dalam pelaksanaannya seringkali terjadi ketimpangan-ketimpangan dan dalam pelaksanaan pemilu terjadi beberapa permasalahan termasuk pemilu yang tidak aksesibel dan diskriminasi terhadap kelompok disabilitas dengan akses layanan yang tidak sesuai kebutuhan Penelitian ini memiliki pertanyaan tentang bagaimana relasi yang dilakukan oleh KPU dan PPUA-PENCA dalam penyediaan akses layanan dalam pemilu dan implikasi relasi dari relasi tersebut. setiap relasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan civil society akan memiliki beberapa kendala terutama karena isu-isu disabilitas di Indonesia masih belum menjadi perhatian khusus dan disinilah salah satu hal menarik yang peneliti amati. Isu-isu disabilitas ini menjadi hal yang baru bukan hanya bagi masyarakat umum akan tetapi juga pemerintah, sebab itulah akar permasalahan penyediaan akses layanan yang tidak sesuai kebutuhan dan untuk itu penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam menjawab pertanyaan penelitian Penelitian ini bukan hanya menjelaskan tentang kendala dari penyediaan akses layanan saja, akan tetapi upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu dan PPUA-PENCA dalam melaksanakan pemilu akses dan non-diskriminasi yang menghasilkan berbagai peraturan KPU dan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung terwujudnya pemilu akses. Relasi ini juga menghasilkan nota kesepakatan hingga dapat berimplikasi pada peningkatan partisipasi politik kelompok disabilitas dengan adanya calon legislatif dari kelompok disabilitas