Implementasi Undang-Undang keterbukaan informasi, corporate social responsibility (CSR), dan peran satuan pengawasan internal (SPI) dalam mewujudkan praktik good corporate governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
| Main Author: | Puspitawati, Lilis |
|---|---|
| Format: | Article PeerReviewed |
| Terbitan: |
Universitas Komputer Indonesia
, 2013
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unikom.ac.id/22830/ http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-lilispuspi-29621 |
Daftar Isi:
- Masa pemerintahan orde baru tampaknya meningkatkan budaya korupsi, kolusi dan nepotisme yang cukup mengakar dinegara ini dan memicu terjadinya krisis ekonomi dan moneter pada Tahun 1998. Masalah kondisi utang luar negeri Indonesia yang masih membengkak, kondisi ekonomi dan monete yang belum stabil mengindikasikan pelaksanaan praktik GCG di Indonesia belum optimal. BUMN merupakan pelaku utama dalam perekonomian nasional. Kontribusi yang besar dalam menopang keuangan negara maupun dalam melayani peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Upaya untuk menjamin kelangsungan dan eksistensi perusahaan BUMN, harus memastikan bhawa setiap prinsip dasar GCG diterapkan pada aspek bisnis. Keputusan Menteri BUMN No.117/M-MBU/2002 pasal 3 tentang penerapan GCG pada BUMN, prinsip GCG adalah transparansi, pengungkapan, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran. Undang-Undang Keterbukaan Informasi, praktik Corporate Social Responbilit, Satuan Pengawasan Internal dapat menunjang terlaksannya praktik Good Corporate Governance BUMN.