PERAN TOKOH AGAMA DALAM PENCEGAHAN VOTE BUYING PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018 (Studi Kasus di Kabupaten Tanggamus)
| Main Author: | Antoniyus , 1626021023 |
|---|---|
| Format: | Masters NonPeerReviewed Book Report |
| Terbitan: |
, 2020
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://digilib.unila.ac.id/65332/1/ABSTRAK.pdf http://digilib.unila.ac.id/65332/2/TESIS%20FULL.pdf http://digilib.unila.ac.id/65332/3/TESIS%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf http://digilib.unila.ac.id/65332/ |
Daftar Isi:
- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2018 telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 melalui sistem pemilihan secara langsung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran tokoh agama dalam pencegahan vote buying pada Pilgub Lampung 2018 dengan studi kasus di Kabupaten Tanggamus. Metodelogi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa peran tokoh agama dalam pencegahan vote buying melalui peran-peran berikut: Pertama peran aktif, yakni dilakukan dengan cara membina, memotivasi, dan mengarahkan dengan bentuk koordinasi dan konsolidasi serta menyosialisasikan kepada sesama antarumat beragama dan masyarakat untuk menggunakan hak pilih tanpa vote buying. Kedua peran partisipatif, dengan cara membina, memotivasi, dan mengarahkan ikut serta menjadi pemilih dalam Pilkada, berpartisipasi melaksanakan dan meneruskan surat edaran dan informasi kepemiluan kepada masyarakat serta melalui musyawarah dan diskusi tanpa menekan kelompok atau orang untuk menggunakan hak pilih dan mengajak untuk tetap peduli dan bersama menghindari vote buying. Ketiga peran pasif, tokoh agama menahan diri tanpa paksaan untuk berpartisipasi dalam Pilkada serta memberikan kesempatan kepada jamaah dan masyarakat untuk memilih calon tertentu. Selain itu, tetap membentuk diskusi internal tokoh agama dalam rangka penguatan kaidah agar tidak terpengaruh dengan vote buying. Upaya pencegahan vote buying ini cukup optimal dengan kategori optimal sedang, terbukti dengan peran dan keterlibatan tokoh agama dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat untuk menolak dan tidak melakukan vote buying. Selain itu, dengan adanya dua orang terdakwa kasus politik uang, akan memberikan dampak jera baik pada oknum atau pelaku maupun pada masyarakat. Kata Kunci : Tokoh Agama, Vote Buying, dan Pilgub. ABSTRACT The election for the Governor and Deputy Governor of Lampung 2018 was held on 27 June 2018 through a direct election system. This study aims to analyze the role of religious figures in the prevention of vote buying in the Pilgub Lampung with a case study in Tanggamus District. The methodology of this study is a qualitative approach, the data collection techniques is interviews, documentation and observation. The research results revealed that the role of religious figures in preventing vote buying are; First, active role, which is carried out by fostering, motivating and directing, in the form of coordination and consolidation as well as disseminating information to fellow religious communities and the community to exercise their voting rights without vote buying. Second; participatory role, by fostering, motivating and directing participation as voters in the Pilkada, participating in implementing and passing on electoral circulars and information to the community as well as through deliberations and discussions without pressuring groups or people to exercise their voting rights and inviting them to care and together avoid vote buying. Third; passive role, religious leaders refrain without coercion from participating in Pilkada and provide opportunities for congregations and the public to vote for certain candidates, besides that, they continue to form internal discussions of religious leaders in order to strengthen rules so that they are not affected by vote buying. Efforts to prevent vote buying are quite optimal with a moderate optimal category, as evidenced by the role and interaction of religious leaders in conveying public information, not rejecting and not making vote purchases. In addition, there were two defendants in the money politics case, so that it would have a deterrent effect both on the octum or the perpetrator and on the community. Keywords: Religious Leaders, Vote Buying and Pilgub.