Lihat Juga

• Pemberlakuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Konsep Dan Praktik Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Oleh Prisca
  oleh: Wirmanto, Prisca
  Terbitan: (2016)
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA PT.ASKES SETELAH BERLAKUNYA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011
  oleh: I S N A I N I, I S N A I N I
  Terbitan: (2014)
• Pelaksanaan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Pascatransformasi Kelembagaan Pt Jamsostek Menjadi Bpjs (Studi Di Kantor Bpjs Ketenag
  oleh: Fatmawati, MuslikhatunDwi
  Terbitan: (2016)
• RUMAH SAKIT TANPA KELAS DAN ASAS KEADILAN SOSIAL (Penelitian Hukum Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dan Permenkes Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama)
  oleh: UTOMO, RIYO KRISTIAN
  Terbitan: (2016)
• FUNGSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM HAL TERJADI PENUNGGAKAN PERUSAHAAN YANG MENUNGGAK IURAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA J
  oleh: Alatas, Muhamad Alif
  Terbitan: (2016)